Gunungsitoli, Sumatera Utara
Lugasperkara.com
Pembangunan fisik di atas hasil reklamasi dan aset pemerintah kembali menjadi sorotan. Sebuah bangunan pribadi diduga berdiri di atas aset pemerintah yang melibatkan pejabat daerah Kota Gunungsitoli, yang disebut-sebut merupakan keluarga dari Wakil Wali Kota Gunungsitoli, ML.Kamis 1/10/2026
Ironisnya, proyek pembangunan ini bermula dari adanya kegiatan pembangunan pengaman pantai atau pemecah ombak di Desa Sifalaete Tabaloho, Dusun III, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara. Proyek tersebut bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pagu dana senilai Rp391 juta. Dengan memanfaatkan anggaran pemerintah tersebut, pihak keluarga pejabat diduga menggunakan kesempatan untuk menimbun laut (reklamasi) dan mencaplok fisik bangunan pemerintah demi kepentingan pribadi.
Pembangunan yang telah berjalan selama beberapa bulan ini diduga kuat tidak mengantongi perizinan berlapis sebagaimana diwajibkan oleh regulasi yang berlaku, antara lain:
*KKPR / PKKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) untuk memastikan kesesuaian dengan RTRW/RDTR melalui ATR/BPN atau Dinas PMPTSP lewat sistem OSS.
*Persetujuan Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) mengingat adanya dampak reklamasi terhadap pesisir dan laut, yang harus melalui KLHK atau Dinas Lingkungan Hidup.
*PKKPRL (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) sebagai izin dasar pemanfaatan ruang laut hasil reklamasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
*PBG dan SLF (Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi) sebagai pengganti IMB untuk memastikan bangunan aman dan laik fungsi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, proyek pembangunan tersebut belum memiliki kejelasan perizinan, baik itu KKPR, AMDAL/UKL-UPL, PKKPRL, maupun PBG dan SLF.
Saat awak media Lugasperkara.com berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Perizinan,Kepala Satpol PP dan Kabid Tata Ruang PUPR Kota Gunungsitoli melalui pesan WhatsApp terkait bangunan di belakang RSU Swasta Bethesda tersebut Bungkam, hingga berita ini diturunkan, tidak ada satupun pihak yang memberikan tanggapan.
(Tim/Red)
